Keterangan Foto: Direktur External Relations PT Agincourt Resources, Sanny Tjan, menerima Apresiasi Minerba 2026 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas keberhasilan program Martabe Chicken Farm dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
JAKARTA (LN) – Komitmen membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan menjadi salah satu fokus PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, dalam menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Komitmen tersebut mendapat pengakuan pemerintah melalui penghargaan Apresiasi Minerba 2026 Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Usaha Pertambangan Mineral dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penghargaan diberikan atas keberhasilan program Martabe Chicken Farm (MCF), sebuah model agribisnis terintegrasi yang menghubungkan sektor pertanian jagung dengan peternakan ayam petelur di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Program ini dinilai mampu menciptakan rantai ekonomi produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mempersiapkan sumber penghidupan alternatif yang berkelanjutan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam penutupan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026). PT Agincourt Resources menjadi satu dari 15 badan usaha pertambangan mineral yang menerima Apresiasi Minerba Bidang PPM setelah melalui serangkaian tahapan penilaian, mulai dari seleksi administrasi, wawancara hingga verifikasi lapangan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa keberhasilan industri pertambangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi, volume, maupun penerimaan negara. Lebih dari itu, keberadaan perusahaan pertambangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan ataupun bantuan sosial, melainkan harus menjadi investasi sosial jangka panjang yang memberikan manfaat bahkan setelah tambang tidak lagi beroperasi.
“PPM ini tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban atau bantuan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus kita canangkan sebagai salah satu investasi sosial yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan, bahkan ketika kegiatan pertambangan telah berakhir,” ujarnya.
Director External Relations PT Agincourt Resources, Sanny Tjan, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata pencapaian perusahaan, melainkan pengakuan atas kerja keras petani, peternak, dan masyarakat Tapanuli Selatan yang terlibat dalam pengembangan program Martabe Chicken Farm.
“Apresiasi ini sesungguhnya adalah pengakuan atas kerja keras para petani, peternak, dan masyarakat Tapanuli Selatan yang telah menjadi bagian dari program ini. Bagi kami, penghargaan bukan yang utama, yang lebih penting adalah bagaimana kami dapat menyiapkan MCF sebagai model kemandirian ekonomi yang tetap berjalan setelah tambang selesai beroperasi,” ungkap Sanny usai menerima penghargaan.
Martabe Chicken Farm dikembangkan dengan memanfaatkan potensi lokal dan menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan yang selama ini dihadapi petani jagung adalah keterbatasan akses pasar, ketergantungan terhadap tengkulak, serta ketidakpastian harga jual hasil panen.
Melalui konsep contract farming, PT Agincourt Resources membangun kemitraan langsung antara petani jagung dan peternakan ayam petelur. Petani memperoleh kepastian pasar untuk hasil panennya, sementara peternakan mendapatkan pasokan bahan baku pakan dari produksi pertanian lokal.
Manager Community Development PT Agincourt Resources, Rohani Simbolon, menjelaskan bahwa MCF merupakan percontohan bisnis peternakan terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan limbah dalam satu ekosistem usaha yang saling mendukung serta memberikan keuntungan bagi masyarakat.
“Selama ini petani bergantung pada tengkulak dan tidak punya kepastian harga. Melalui MCF, kami membangun rantai pasok yang langsung menghubungkan petani jagung dengan peternakan sehingga kedua pihak sama-sama diuntungkan. Ini salah satu model bisnis yang kami bangun bersama masyarakat. Kelak model bisnis ini bisa direplikasi dan dikembangkan oleh masyarakat sehingga penerima manfaatnya semakin luas,” jelas Rohani.
Dampak ekonomi program tersebut tercermin dari capaian produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sepanjang Januari hingga September 2026, delapan petani berhasil menghasilkan 13.845 kilogram jagung dengan total pendapatan mencapai Rp90,43 juta. Angka tersebut meningkat 31 persen dibandingkan sebelumnya.
Pada periode yang sama, peternakan Martabe Chicken Farm menghasilkan 188.366 butir telur dengan total pendapatan penjualan mencapai Rp327,41 juta.
Manfaat program juga dirasakan langsung oleh petani yang kini memiliki kepastian penyerapan hasil panen dan posisi tawar yang lebih baik.
Suryadi, petani jagung yang tergabung dalam Kelompok Tani Mulia Bakti, Dusun IV Aek Sirara, Desa Sumuran, mengaku keberadaan program tersebut memberikan perubahan terhadap kondisi usaha pertanian masyarakat.
“Dulu harga jagung kami bisa jatuh tiba-tiba dan kami tidak punya pilihan selain menerima. Posisi tawar sangat terbatas, tapi sekarang ada kepastian. Kami tahu jagung kami akan diserap dan harganya tidak dipermainkan,” tuturnya.
Saat ini, ekosistem Martabe Chicken Farm melibatkan 42 orang dari berbagai unsur, yakni 20 petani jagung, tiga pengelola peternakan, empat siswa SMK pertanian, empat anggota tim pemasaran Bagas Silua, tujuh perwakilan Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian, serta empat petani milenial.
Selain memperkuat ekonomi masyarakat, Martabe Chicken Farm juga mengembangkan prinsip ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi.
Kotoran ayam diolah menjadi pupuk organik yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas lahan pertanian masyarakat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 29,3 ton kotoran ayam telah dimanfaatkan untuk pemupukan lahan seluas 17,5 hektare, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp16,3 juta.
Program ini juga memanfaatkan energi surya untuk mendukung operasional peternakan. Penggunaan energi terbarukan tersebut diperkirakan berpotensi menurunkan emisi hingga 6,02 ton CO₂e per tahun.
Dari sisi manfaat ekonomi dan sosial, Martabe Chicken Farm mencatatkan hasil positif berdasarkan analisis Social Return on Investment (SROI).
Dengan total investasi sebesar Rp582 juta, program ini menghasilkan nilai manfaat mencapai Rp717,74 juta atau rasio SROI sebesar 1,23. Artinya, setiap Rp1 investasi yang ditanamkan mampu menghasilkan nilai manfaat ekonomi dan sosial sebesar Rp1,23.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal.
Ke depan, PT Agincourt Resources menargetkan pengembangan Martabe Chicken Farm semakin luas dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Dalam lima tahun mendatang, jumlah petani yang terlibat ditargetkan meningkat dari 20 menjadi 56 orang.
Sementara itu, kapasitas produksi telur diproyeksikan mencapai 2,55 juta butir per tahun pada tahun kelima.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok lokal, membuka peluang usaha baru, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta membangun ekosistem ekonomi yang dapat dikelola secara mandiri.
Melalui Martabe Chicken Farm, PT Agincourt Resources berupaya memastikan bahwa manfaat keberadaan industri pertambangan tidak hanya dirasakan selama masa operasional tambang, tetapi juga mampu menjadi fondasi bagi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Penghargaan Apresiasi Minerba 2026 sekaligus menjadi pengakuan atas pentingnya investasi sosial yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Sebab, keberhasilan pemberdayaan bukan sekadar seberapa besar bantuan yang diberikan, melainkan seberapa kuat masyarakat mampu melanjutkan dan mengembangkan usaha secara mandiri ketika aktivitas pertambangan telah berakhir.(red)
