Keterangan foto: HM Syarfi Hutauruk, Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP PERTI).
JAKARTA (LN) – Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP PERTI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi bangsa pasca demonstrasi 28 Agustus 2025 di sejumlah daerah, khususnya Jakarta. Sikap ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan 16 ormas Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, 30 Agustus lalu.
Ketua Umum PP PERTI, Buya HM Syarfi Hutauruk, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo mengatasi gejolak sosial-politik dengan bijak. “PERTI percaya Presiden mampu menjaga kondusivitas dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, nilai moral, dan Pancasila,” ujarnya.
Syarfi juga menekankan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi yang berulang kali ditegaskan Presiden. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Penindakan harus tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu,” katanya.
Namun, PERTI sekaligus mengingatkan pemerintah agar menahan diri dari kebijakan yang mencederai rasa keadilan publik, termasuk rencana kenaikan gaji, tunjangan, dan perjalanan dinas pejabat negara. Ia menyinggung maraknya permintaan kenaikan anggaran di DPRD daerah yang dinilai memberatkan keuangan daerah.
“Fenomena ini harus jadi perhatian Presiden. Sekecil apa pun tambahan anggaran bila dikalikan seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menggerus APBN,” tutur Syarfi.
Selain soal anggaran, PERTI menyoroti gaya hidup hedonis sebagian pejabat publik yang dinilai mencederai keadilan sosial. “Pejabat negara adalah teladan. Hendaknya tampil sederhana, bukan berjoget di hari besar kenegaraan atau mengeluarkan pernyataan yang memicu amarah publik,” katanya.
PERTI juga menekankan peran strategis partai politik dalam menjaga demokrasi. Partai politik, kata Syarfi, harus bermoral, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menjalankan kaderisasi berbasis pengalaman, pendidikan, dan akhlak mulia.
Di akhir pernyataannya, PERTI menyerukan persatuan dan ketenangan di tengah situasi bangsa yang penuh tekanan. “Aspirasi hendaknya disampaikan secara bermartabat tanpa merusak fasilitas umum. Perusakan hanya menambah beban rakyat,” pungkasnya.(red)
